Monthly Archives: December 2010

Materi KKG BERMUTU


Berikut materi yang  disajikan dalam  pertemuan rutin KKG Program Bermutu, file ini dapat didownload dan disimpan dalam file komputer Bapak/Ibu atau langsung dicetak, silahkan KLIK pada LINK MATERI (berwarna biru) di bawah ini:

Modul Materi Bahan Ajar SD-MI BSE


Download Modul Materi Bahan Ajar SD dan MI file BSE Buku Sekolah Elektronik, pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tingkat SD/MI Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007.

Mengutib dari kata sambutan dalam Buku Elektronik tersebut, yang juga bisa dijadikan buku pegangan modul materi bahan ajar SD-MI dengan di cetak, bahwa ;

Buku teks pelajaran ini merupakan salah satu dari buku teks pelajaran yang telah dilakukan penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2007.

Buku teks pelajaran ini telah dibeli hak ciptanya oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007. saya menyampaikan penghargaan tinggi kepada para penulis buku teks pelajaran ini, yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak dialih mediakan, atau di fotokopi oleh masyarakat. Namun untuk penggandaan yang bersifat komersial, harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah antara lain dengan harga eceran tertinggi. Diharapkan buku teks pelajaran ini akan lebih mudah dijangkau masyarakat sehingga peserta didik dan pendidik di seluruh Indonesia dapat memperoleh sumber belajar yang bermutu.

Program pengalihan/pembelian hak cipta buku teks pelajaran ini merupakan satu program terobosan yang ditempuh pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional.

Modul materi bahan ajar SD/MI dapat  di download dari link dibawah ini, langsung dari file server JARDIKNAS server IIX.

Download Modul materi bahan ajar SD/MI BSE

Category: download

 

Saatnya Sekolah Punya Situs


Sekolah-sekolah yang berfikir ke depan, yang memiliki misi ingin selalu maju, pastinya info adalah makanan yang harus selalu ada. Semakin banyak informasi yang didapat maka semakin mudah keberhasilan itu kita capai. Sebenarnya dengan dana BOS dan SBB yang dimiliki, memberikan kesempatan besar bagi sekolah terutama kepala sekolah untuk menata diri demi kemajuan sekolahnya. Mulai dari kemajuan yang bersifat fisik , non fisik maupun akademis nonakademis, mulai dari kemajuan siswa sampai kemajuan pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan sumber utama keberhasilan kemajuan pendidikan di sekolah tersebut.

Jika Anda amati, berbagai sekolah sekarang sudah memiliki fasilitas komputer. Bahkan di antara mereka sudah ada yang terkoneksi ke internet. Bukan hanya di kota, sekolah yang letaknya di desa di mana tidak ada kabel telepon, mereka  bisa memfasilitasi diri dengan koneksi internet. Model modem yang mirip flashdisk, kecil dan ringan mempermudah kegiatan ini. Selain itu, operator seluler semakin memberi kemudahan dengan harga yang murah.

Suatu kebanggaan tersendiri jika sekolah kita bisa diketahui oleh setiap orang di dunia. Kita bisa memperkenalkan hal sekecil apapun tentang sekolah. Mulai dari prestasi, tenaga pendidik, kurikulum unggulan , berbagi info dengan sekolah lain, bahkan bisa digunakan sebagai ajang kreatifitas guru dan siswa untuk mengikuti lomba menulis yang sering ada di dunia maya. Bagi sekolah yang jumlah peserta didiknya banyak, untuk membeli domain (alamat situs berbayar) mungkin bukan hal yang berat. Tapi seperti sekolah saya, yang jumlah peserta didiknya sedikit, dan dana yang kami gunakan untuk operasional sekolah hanya dari BOS dan SBB pasti sulit untuk membeli situs yang berdomain. Dengan kondisi ini maka saya hanya bisa membuat webblog untuk sekolah. Jika pembaca ingin berkunjung silahkan saja ke alamat http://sdnmargahayu18.wordpress.com

Dalam tulisan ini saya ingin berbagi ilmu tentang pembuatan situs gratis untuk sekolah Anda. Maksud dari situs itu adalah kita bisa membuat webblog untuk sekolah kita. Webblog merupakan fasilitas gratis yang ada di internet. Caranya sangat mudah, Anda tinggal membuat alamat e-mail dan mendaftarkan diri ke alamat webblog. Berikut ini adalah langkah-langkah sederhana membuat webblog.

Sekarang kita membuat webblog dari wordpress yang semuanya GRATIIIIS, saya pakai wordpress karena insya Allah lebih mudah dan fasilitasnya lebih OK daripada yang lain.

Syarat : harus sudah punya email baik dari Mail.com, Yahoo.com, Google.com maupun e-mail berbayar lainnya , seperti bchre_e@yahoo.com , sdnmargahayu18@yahoo.co.id, atau yang lainnya.

Langkah-langkah :

  1. Ketik alamat pada browser : www.wordpress.com
  2. Setelah masuk ke halaman Klik Sign Up Now.
  3. Isi setiap pertanyaan pada kolom masing-masing, Setelah diisi komplit klik Next, maka akan muncul halaman konfirmasi.
  4. Klik Sign up, maka akan muncul pemberitahuan dari wordpress untuk aktifasi e-mail.
  5. Ketik alamat pada browser : www.yahoo.com
  6. Masuklah ke alamat email yang anda tuliskan pada langkah ke-3
  7. Buka email yang telah kita buat sebelumnya dari Mail.com, cek email masuk, maka akan ada email dari wordpress, klik http://signup.wordpress.com/activate untuk aktifasi di WordPress.com.
  8. Setalah itu kita bisa melihat pemberitahuan dari wordpress bahwa user name yang nanti akan digunakan adalah misal : pkg8 dan passwordnya : ********. Lihat di bawahnya Klik View Your Site untuk melihat weblog atau klik Sign In untuk masuk kehalaman posting (halaman untuk menulis).
  9. Webblognya da jadi deh …. Gampang kan !!

 

Jika langkah-langkah di atas masih mengalami kesulitan, anda bisa mendownloud modul cara membuat e-mail dan weblog berikut. mambuat email dan webblog

Khusus bagi Bapak /Ibu guru yang berdomisili di kota Bekasi dan ingin belajar bersama, saya siap datang ke sekolah Anda untuk belajar bersama dengan Bapak /Ibu guru yang lain.

Lewat Dunia Maya Mari Berbagi dan Berkreasi Menjadi Lebih Cerdas.

Kami tunggu info dari Anda!

Model Jaringan Kurikulum


I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah mengamanatkan otonomi daerah dalam berbagai sektor pembangunan termasuk pembangunan pendidikan. Otonomi di sektor pendidikan menuntut kesiapan dari para pengelola dan pelaksana pendidikan di daerah dalam merancang, melaksanakan dan meningkatkan berbagai bidang dan program pendidikan. Salah satu bidang pendidikan yang memegang peranan penting bagi keberhasilan pendidikan adalah pengembangan kurikulum

Selama ini kurikulum disusun secara terpusat dan dilaksanakan seragam di seluruh Indonesia. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 38 ayat 1 dinyatakan bahwa ”Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah”; dinyatakan pada ayat 2 bahwa ”Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah”.

Meskipun jumlah pengelola dan pelaksana pendidikan yang berkualifikasi di atas pendidikan menengah bahkan di atas D2 sudah semakin besar, tetapi peningkatan mutu pendidikan, khususnya mutu hasil belajar siswa, belum memperlihatkan hasil yang berarti. Meskipun para pengelola dan pelaksana pendidikan bukan satu-satunya penentu keberhasilan pendidikan, namun hal itu dapat menjadi petunujuk tentang masih kurangnya kemampuan dan kinerja mereka. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 30 menyatakan, ”dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran” (butir a). Agar mampu melaksanakan pembelajaran yang bermutu, pada butir b dinyatakan, ”guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni”.

Peningkatan dan pengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagai pelaksana pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran mandiri, studi lanjut ataupun pelatihan, dan pemberdayaan dalam tugas (in service training). Berkaitan dengan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dan peningkatan kemampuan guru dalam pengembangan kurikulum, diperlukan adanya wadah bagi peningkatan kemampuan itu, yang secara sistemik diwujudkan dalam bentuk jaringan kurikulum dan secara kelembagaan dalam tim jaringan kurikulum.


A. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetisi Lulusan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi.

B. Tujuan

Model Jaringan Kurikulum dikembangkan dengan tujuan :

1. membangun jaringan kerja sama antara pusat dan daerah, serta antardaerah dalam pengembangan kurikulum; dan.

2. membantu daerah dalam membentuk dan memberdayakan Tim Jaringan Kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Secara khusus Model Jaringan Kurikulum diarahkan agar:

1. terbentuknya tim jaringan kurikulum pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota

2. terbangunnya jaringan kerja sama antara Pusat Kurikulum dan Tim Jaringan Kurikulum Provinsi serta Kabupaten/Kota;

3. terjalinnya kerja sama antar Tim Jaringan Kurikulum Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4. terbangunnya jaringan kerja sama antara Tim Jaringan Kurikulum Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan satuan pendidikan;

5. meningkatnya kemampuan Tim Jaringan Kurikulum Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memberikan pendampingan berkenaan dengan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;

6. meningkatnya kemampuan para pengelola dan pelaksana satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum

D. Ruang lingkup

Ruang lingkup Model Jaringan Kurikulum meliputi:

  1. pertukaran informasi, narasumber, dan program pendampingan antarJaringan Kurikulum;
  2. kerja sama antar Tim Jaringan Kurikulum;
  3. pembentukan dan pemberdayaan Tim Jaringan Kurikulum;
  4. pendampingan pengelola dan pelaksana satuan pendidikan; dan
  5. pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

II. JARINGAN KURIKULUM

A. Pengertian Jaringan Kurikulum

Jaringan Kurikulum merupakan suatu sistem kerja sama antara pusat dengan daerah, antardaerah, dan antarunsur di daerah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah.

Tim Jaringan Kurikulum merupakan suatu organisasi nonstruktural terdiri atas unsur dinas pendidikan, perguruan tinggi, dan masyarakat yang berfungsi membantu Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan kurikulum.

Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan kemampuan dalam pendampingan pengembangan kurikulum baik yang bersifat eksternal maupun internal.

Pendampingan merupakan suatu proses peningkatan kemampuan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum dengan menekankan potensi dan kekuatan yang ada pada satuan pendidikan.

B. Tujuan Jaringan Kurikulum

Pengembangan jaringan kurikulum diarahkan pada:

1. tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya pengembangan kurikulum secara mandiri dan fungsi pendampingan pada satuan pendidikan;

2. terbentuknya kesamaan persepsi tentang penyusunan, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum oleh pengelola, pengembang dan pelaksana kurikulum;

3. dikuasainya kemampuan pengembangan kurikulum oleh pengelola, pengembang dan pelaksana kurikulum; dan

4. tersusunnya kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah.

C. Kedudukan Jaringan Kurikulum

Jaringan Kurikulum merupakan subsistem dari Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang) Pendidikan khususnya dalam pengembangan kurikulum.

Organisasi Jaringan kurikulum berkedudukan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di tingkat pusat dikordinasikan oleh Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas yang dinamakan Tim Jaringan Kurikulum Pusat. Di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang dinamakan Tim Jaringan Kurikulum Provinsi. Di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dinamakan Tim Jaringan Kurikulum Kabupaten atau Tim Jaringan Kurikulum Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Jaringan Kurikulum Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen), Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas, Departemen Agama, perguruan tinggi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG), Dewan Pendidikan, komite sekolah, organisasi profesi, Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Departemen Agama, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Wilayah Perwakilan Departemen agama, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/ Madrasah (MKKS/M), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

Jaringan Kurikulum Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan Jaringan Kurikulum Pusat, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas, Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Departemen Agama, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Wilayah Perwakilan Departemen agama, perguruan tinggi, Dewan Pendidikan, organisasi profesi, komite sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/ Madrasah (MKKS/M, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

 

 

 

Peran dari setiap institusi dalam pelaksanaan jaringan kurikulum adalah sebagai berikut ini.

 

1. Balitbangda pada tingkat Provinsi dan Bappeda baik pada tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota memfasilitasi kegiatan Jaringan Kurikulum dan memasukkannya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pendidikan di daerah.

 

2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan sebagai pembina dan pengarah Tim Jaringan Kurikulum, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan Tim Jaringan Kurikulum, memberikan dukungan dana, sarana, dan prasarana untuk kelancaran kegiatan jaringan kurikulum.

 

3. Kantor Wilayah dan Kantor Perwakilan Departemen Agama memfasilitasi Tim Jaringan Kurikulum dalam tugas pendampingan pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan (madrasah).

 

4. LPMP dan PPPG berperan sebagai lembaga yang memberikan pendampingan dalam pengembangan kurikulum yang sinergis dengan Tim Jaringan Kurikulum dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan.

 

5. Perguruan tinggi dan organisasi profesi yang relevan dengan jaringan kurikulum merupakan unsur masyarakat yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk membina Jaringan Kurikulum. Peran unsur masyarakat tersebut sebagai mitra kerja dalam melaksanakan peran dan tugas Jaringan Kurikulum.

 

6. Dewan Pendidikan menjadi mitra Tim Jaringan Kurikulum dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dewan Pendidikan menampung dan menyampaikan informasi serta aspirasi masyarakat kepada Tim Jaringan Kurikulum berkenaan dengan pengembangan kurikulum.

 

7. Komite Sekolah merupakan mitra sekolah dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Komite Sekolah dan Tim Jaringan Kurikulum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota bersama-sama mengidentifikasi, mengakomodasi kebutuhan dan keunggulan lokal untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

 

8. MKKS/M, MGMP, dan KKG adalah mitra Tim Jaringan Kurikulum dalam pengembangan kurikulum.

 

9. Organisasi profesi adalah mitra Tim Jaringan Kurikulum yang memberikan masukan sesuai dengan profesi dan bidang keilmuannya dalam pengembangan kurikulum.

D. Peran dan Tugas Tim Jaringan kurikulum

1. Peran

Tim Jaringan Kurikulum berperan sebagai pendamping atau fasilitator, mediator, dan inovator.

 

Sebagai pendamping atau fasilitator, Tim Jaringan Kurikulum berperan memberikan bantuan teknis kepada satuan pendidikan mengenai penyusunan, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan.

 

Sebagai mediator, Tim Jaringan Kurikulum berperan membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan tentang kurikulum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan.

 

Sebagai inovator, Tim Jaringan Kurikulum berperan mengembangkan, mengkaji, dan mengembangkan model pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai karakteristik, kebutuhan dan perkembangan daerah/sekolah.

 

2. Tugas

Tim Jaringan Kurikulum membantu tugas Dinas Pendidikan dalam:

a. memberikan pelatihan pengembangan kurikulum di daerah dan lembaga pendidikan;

b. menyediakan layanan dan konsultasi kurikulum dan pembelajaran bagi pihak yang membutuhkan;

c. Menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum;

d. memberdayakan satuan pendidikan dalam pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum;

e. memberdayakan satuan pendidikan dalam mengembangkan model-model kurikulum dan pembelajaran;

f. memberdayakan satuan pendidikan dalam mengembangkan media dan sumber pembelajaran.

E. Pembentukan Tim Jaringan Kurikulum

1. Kriteria personil

Beberapa kriteria dalam memilih Tim Jaringan Kurikulum adalah sebagai berikut:

a. Dosen

  • § Latar belakang pendidikan dan kemampuan profesional yang sesuai
  • § Diutamakan berkualifikasi minimal Strata 2
  • § Jabatan fungsional minimal Lektor
  • § Mendapat rekomendasi dari atasan langsung
  • § Memiliki komitmen yang kuat
  • § Lulus seleksi

b. Pengawas

  • § Memiliki kualifikasi Strata 1
  • § Pengalaman sebagai pengawas minimal 3 tahun
  • § Mendapat rekomendasi dari atasan langsung
  • § Aktif di KKPS
  • § Memiliki komitmen yang kuat
  • § Lulus seleksi

c. Kepala Sekolah

  • § Memiliki kualifikasi minimal Strata 1
  • § Pengalaman sebagai Kepala Sekolah minimal 3 tahun
  • § Mendapat rekomendasi dari atasan langsung
  • § Aktif di MKKS/M, KKKS/M
  • § Memiliki komitmen yang kuat
  • § Lulus seleksi.

 

d. Guru

  • § Memiliki kualifikasi minimal Strata 1
  • § Pengalaman mengajar minimal 8 tahun
  • § Diutamakan yang aktif di KKG atau MGMP
  • § Mendapat rekomendasi dari atasan langsung
  • § Memiliki komitmen yang kuat
  • § Lulus seleksi

e. Tenaga kependidikan lainnya

  • § Memiliki kualifikasi minimal Strata 1
  • § Pengalaman kerja minimal 5 tahun
  • § Mendapat rekomendasi dari atasan langsung
  • § Memiliki komitmen yang kuat
  • § Lulus seleksi

f. Masyarakat (yayasan, dunia usaha dan dunia industri, swasta)

  • § Latar belakang pendidikan dan kemampuan profesional yang sesuai
  • § Memiliki kualifikasi minimal Strata 1
  • § Memiliki komitmen yang kuat
  • § Lulus seleksi

2. Mekanisme Pembentukan

a. Pembentukan Jaringan Kurikulum diprakarsai oleh Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota dengan membentuk panitia untuk melakukan sosialisasi, seleksi, dan penetapan anggota.

b. Panitia mengundang anggota yang lulus seleksi untuk membentuk kepengurusan Jaringan Kurikulum.

c. Pengurus mengusulkan struktur dan personalia Jaringan Kurikulum untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota. Hal-hal yang ditetapkan dalam SK tersebut antara lain latar belakang perlunya Jaringan Kurikulum, peran dan tugas, struktur dan personalia organisasi, pendanaan, dan masa kepengurusan Jaringan Kurikulum.

d. Pergantian antar waktu personil Jaringan Kurikulum diseleksi dan diusulkan oleh Ketua Jaringan Kurikulum untuk ditetapkan dalam sebuah SK Kepala Dinas Pendidikan.

3. Kepengurusan

Personalia Jaringan Kurikulum merupakan tenaga profesional di bidang kurikulum dan pembelajaran yang susunan kepengurusannya terdiri atas Pembina, Pengarah, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Dalam pembentukannya, struktur organisasi Jaringan Kurikulum dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah.

Pembina Jaringan Kurikulum terdiri atas Kepala Dinas Pendidikan dan Bappeda. Pengarah berasal dari unsur Kasubdin dan/atau Kasi Kurikulum TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Ketua, sekretaris, bendahara dipilih dari unsur Jaringan Kurikulum.

Kepengurusan Jaringan Kurikulum antara satu daerah dengan daerah lainnya dapat berbeda jumlah personilnya yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah. Namun diharapkan setiap unsur diwakili minimal oleh satu orang. Dalam implementasinya, kepengurusan Jaringan Kurikulum berfungsi sebagai regulator yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan sumber daya dari berbagai unsur, baik dari unsur-unsur Jaringan Kurikulum (Perguruan Tinggi, LPMP-PPPG, organisasi profesi, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, KKPS, MKKS/KKKS, MGMP, dan KKG) maupun dari unsur lainnya.

Penentuan ketua dilakukan melalui musyawarah anggota Jaringan Kurikulum. Sekretaris dan bendahara ditunjuk oleh ketua berdasarkan masukan dari anggota. Personil Jaringan Kurikulum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

 

III. PEMBERDAYAAN JARINGAN KURIKULUM

 

 

Terbentuknya organisasi Jaringan Kurikulum merupakan langkah awal dari tugas dalam mengembangkan kurikulum dalam era otonomi pendidikan. Pemberdayaan Jaringan Kurikulum menyangkut peningkatan dalam hal-hal sebagai berikut ini.

a. Kewenangan pelaksanaan Tim Jaringan Kurikulum dalam menjalankan tugasnya. Bentuk pemberdayaannya adalah dikeluarkannya bentuk legitimasi dalam melakukan kegiatan organisasi. Karena itu, agar organisasi Jaringan Kurikulum ini ingin berkembang maka tertib organisasi dan administrasi mutlak harus dilakukan

b. Kemampuan dalam memberikan pelayanan teknis, konsultasi, pendampingan, dan fasilitasi dalam pengembangan kurikulum. Pelayanan-pelayanan itu diberikan dalam bentuk pelatihan, workshop, lokakarya, seminar, dan bentuk pembinaan lainnya.

c. Kemampuan memberdayakan satuan pendidikan dalam penyusunan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyempurnaan kurikulum pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan.

d. Kemampuan untuk membina kerja sama dengan Jaringan Kurikulum lain, baik vertikal maupun horisontal.

e. Pemilikan sumber informasi yang mutakhir agar penerapan kemampuan dalam melaksanakan kewenangan tersebut dapat dilakukan secara tepat dan efisien. Wujud pemberdayaannya adalah dengan cara memfasilitasi tim jaringan kurikulum untuk mampu mengakses informasi lebih luas dari pihak-pihak terkait untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Adapun strategi pemberdayaan Jaringan Kurikulum dapat dilakukan melalui hal-hal berikut ini.

a. Pemantapan komitmen

Pemantapan komitmen dapat dilakukan melalui pertukaran ide, pengalaman, dan informasi antaranggota Jaringan Kurikulum.

b. Peningkatan kemampuan anggota

Usaha peningkatan kemampuan anggota dilakukan melalui lokakarya, seminar, pelatihan, penataran, studi banding, penelitian dan pengembangan.

c. Koordinasi Jaringan Kurikulum

Koordinasi Jaringan Kurikulum dilakukan melalui pembagian tugas dan wewenang yang jelas, perencanaan kegiatan secara bersama, pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan kaji silang terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

Sedangkan koordinasi antarjaringan dilakukan melalui rapat atau pertemuan rutin/berkala pada tingkat pusat dan daerah.

d. Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dilakukan melalui laporan kegiatan, keberhasilan dan hambatan, serta kondisi keuangan secara berkala.

 

 

IV. PROGRAM KERJA DAN PENDANAAN

A. Program Kerja

Program kerja Tim Jaringan Kurikulum disusun berdasarkan peran dan tugas Jaringan Kurikulum. Program kerja itu antara lain meliputi komponen-komponen sebagai berikut ini:

1. Peningkatan kemampuan Tim Jaringan kurikulum
  • Mengadakan lokakarya, seminar, pelatihan, penataran, studi banding, dan penelitian, dan pengembangan.
  • Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang terkait.
  • Pertukaran ide, pengalaman, informasi antaranggota Tim Jaringan Kurikulum.
  • Penyediaan kepustakaan Tim Jaringan Kurikulum.
2. Pendampingan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
  • Mengkaji dokumen kebijakan nasional dan daerah.
  • Mengkaji karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah/sekolah
  • Mengadakan analisis SWOT terhadap kondisi sekolah
  • Perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar program muatan lokal
  • Pengembangan rambu-rambu implementasi kurikulum dan model-model pembelajaran.
  • Pengembangan evaluasi (instrumentasi) kurikulum tingkat satuan pendidikan.
3. Layanan Teknis dan Konsultasi
  • Menyediakan narasumber pelatihan/lokakarya/seminar tentang optimalisasi peran dan fungsi Jaringan Kurikulum.
  • Menyediakan narasumber Pelatihan/lokakarya/seminar tentang berbagai kebijakan-kebijakan kurikulum dan implementasinya.
  • Memberikan layanan konsultasi pelaksanaan (implementasi) Kurikulum.
  • Menyediakan narasumber untuk membantu mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Penyempurnaan Kurikulum
  • Mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan secara periodik.
  • Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan secara periodik.
  • Mengadakan penyempurnaan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

 

 

B. Sumber Dana

Dana operasional untuk kegiatan-kegiatan Jaringan Kurikulum bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga lainnya, serta dana hasil jasa layanan teknis dan konsultasi.

 

 

C. Alokasi Dana

Dana Jaringan Kurikulum dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan:

- penyusunan program kerja;

- rapat koordinasi;

- sosialisasi Jaringan Kurikulum dan kebijakan kurikulum;

- pendampingan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan;

- pengembangan model-model kurikulum, media, dan sumber belajar;

- peningkatan kemampuan Tim Jaringan Kurikulum;

- pencarian dan pertukaran informasi melalui media cetak dan elektronik;

- administrasi dan kerumah tanggaan kantor;

- studi banding; dan

- penelitian dan pengembangan.

 

V. PENUTUP

Model Jaringan Kurikulum ini dapat dijadikan acuan dalam pembentukan dan pemberdayaan Jaringan Kurikulum pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Model ini diharapkan dapat membantu para pengelola dan pelaksana pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah/sekolah

Model ini dapat juga dijadikan acuan oleh Jaringan Kurikulum Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembentukan dan pemberdayaan jaringan kurikulum daerah dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.